Ketua DPRD SUMUT Meninggal, Salah Siapa ? (Refleksi Kritis)

1. Saya heran, mengingat beratnya menjadi anggota dewan, apalagi menjadi ketua dewan, punya penyakit jantung kronis saja masih dipertahankan ?
Di telaah dari segi apapun, sudah nampak ada sistem yang seakan memang membiarkan sesuatu yang sangat rentan terjadi ( termasuk tragedi meninggalnya Ketua Dewan di SUMUT ). Belum di tinjau dari sisi mobilitas ataupun kesiapan fisiknya, tentu saja sudah tidak layak untuk tugas seberat itu ( aggota DPR atu DPRD ).


2. DPR dan kepentingan masyarakat tidak bisa dipisahkan. Dan sudah menjadi tanggung jawab DPR/D jika ada persoalan dengan kepentingan masyarakat itu sendiri. Kemudian, seharusnya DPR/D juga harus bisa memprediksi atau menganalisa segala kemungkinan yang akan terjadi atas segala kebijakan politik maupun publik.

Justru malah menjadi tanggung jawab mereka untuk berusaha menjadikan persoalan publik supaya tidak menjadi kacau atau anarkis. Demikian sehingga, mereka seharusnya melakukan komunikasi-komunikasi politik kepada masyarakatnya untuk bisa menemukan solusi ataupun rekayasa politik yang terbaik ( tentu saja rekayasa positif ). Bukan malah mendiamkan atau tak mau tahu segala kemungkinan yang akan terjadi.

Untuk itu, peristiwa unjukrasa yang cenderung anarkis, tak lepas dari lemahnya tanggung jawab Dewan untuk bisa meminimalisir persoalan tersebut agar tidak menjadi anarkis atau kacau. Bukankah itu sudah menjadi bagian dari tanggung jawab mereka.

Oleh karena itu, kalau terjadi anarkisme di dalam masyarakat, mereka tak bisa lepas tangan dengan persoalan itu. Sebab bisa jadi semua akibat macetnya komunikasi politik dan juga lemahnya kinerja mereka sendiri.


3. Karena tugas dewan yang tidak ringan, maka sudah menjadi kesiapan mereka untuk memikul tugas berat menjadi anggota DPR/D. Tentu saja dengan segala resiko yang tidak ringan pula. Termasuk di dalamnya resiko di penjara atau menjadi korban proses politik, harus siap dipikul dan diterimanya.

Untuk itu, contoh peristiwa DPRD SUMUT adalah sebagian resiko sebagai anggota dewan. Sebab kalau tidak mau resiko, sebaiknya tidak usah menjadi anggota dewan. Jadi jangan cuma mau enaknya saja.

Sehingga, bisa jadi lemah kinerja, justru akan menjadi resiko sendiri atas kegagalan proses politik di tempat mereka berada. Kemudian keadaan itu bisa saja membawa korban, kalau tidak masyarakatnya sendiri atau malah mereka sendiri. Korban, akibat kegagalan komunikasi atau proses politik yang seharusnya mereka bangun.

Bagaimana... mau cari kambing siapa ? hehehe.....


4. Mati..., bisa banyak sebab. Tapi kalau ajal sudah menanti, kapanpun dan dengan sebab apapun pasti akan terjadi. Penyebab hanyalah sebatas persoalan cara dan hikmah belaka. Ketika sesorang telah menjelang takdir.

Mati atau meninggal..., tak akan pernah bisa dihidupkan lagi.
Dan hikmah ( sebab akibat atau persoalan hukum yang memungkinkan ditindak lanjuti, kalau tidak ada ya sudah, selesai di situ saja ! ) akan selalu bisa menjadi pelajaran semua pihak.

Semoga Anggota DPRD, Partai atau Siapapun juga..., untuk tidak mudah mencari "kambing warna hitam" milik warganya sendiri.... !!! Sebelum mampu bisa melihat diri sendiri...

Siapa tahu... ternyata malah kita sendiri Kambingnya... ! wakakak.... !